Hubungi Kami
- JL. Kyai Tapa No. 1 Grogol
- Jakarta Barat, Indonesia
- Phone:
- (62-21) 566 3232
- Whatsapp:
- (+62) 882 194 856 74
- (+62) 877 707 077 03
- Fax: (62-21) 564 4270
- Email: humas@trisakti.ac.id
Pernah checkout barang di marketplace, berlangganan aplikasi digital, menggunakan layanan pinjaman online, atau bahkan bertransaksi aset kripto?
Kegiatan tersebut mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Tinggal buka smartphone, klik beberapa kali, transaksi pun selesai.
Namun, tahukah kamu bahwa aktivitas ekonomi digital juga punya kontribusi terhadap penerimaan pajak negara?
Bukan cuma perusahaan besar, perkembangan ekonomi digital ternyata membawa banyak hal menarik untuk dipelajari dari sisi perpajakan. Yuk, kenali lebih dekat!
Berdasarkan angka yang digunakan dalam bahan awal artikel ini, penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital Indonesia mencapai Rp58,75 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut dilaporkan berasal dari empat kelompok: PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak atas transaksi pengadaan pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), pajak fintech, dan pajak aset kripto.
Angka ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi digital semakin relevan dalam sistem perpajakan Indonesia. Namun, sebelum tayang, redaksi perlu mencocokkan kembali angka, tanggal posisi data, dan definisi setiap kategori dengan siaran pers resmi DJP.
Grafik 1. Komponen penerimaan pajak ekonomi digital (Rp triliun), berdasarkan angka dalam draf. Sumber yang perlu diverifikasi: Direktorat Jenderal Pajak, posisi 30 September 2026.
Menurut rincian angka dalam draf data, empat kelompok penerimaan tersebut terdiri atas:
Sederhananya, kegiatan ekonomi dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan sesuai karakter transaksi, pihak yang terlibat, dan ketentuan yang berlaku.
Jadi, jangan langsung menganggap semua transaksi online dikenai jenis pajak yang sama. Jenis transaksi, pihak yang terlibat, dan ketentuan yang berlaku harus diperhatikan.
Melek digital perlu dibarengi melek pajak. Kemampuan menggunakan teknologi perlu diimbangi pemahaman tentang kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini berguna ketika kita menjadi konsumen, pekerja, maupun pelaku usaha.
Peluang bisnis digital semakin luas. Banyak anak muda menjalankan online shop, menjadi freelancer, hingga membangun bisnis berbasis aplikasi. Memahami pajak sejak awal membantu bisnis dikelola lebih tertib dan profesional.
Profesi perpajakan ikut berkembang. Perubahan ekonomi digital membutuhkan tenaga profesional yang memahami regulasi, mampu mengolah data, dan dapat beradaptasi dengan teknologi.
Perkembangan ekonomi digital membuktikan bahwa perpajakan memiliki hubungan dengan hampir seluruh aktivitas ekonomi modern.
Karena itu, mahasiswa perpajakan perlu memiliki pemahaman regulasi, keterampilan analisis, kemampuan teknologi, dan komunikasi yang baik. Dunia kerja membutuhkan tenaga perpajakan yang adaptif dan mampu mengikuti perkembangan bisnis.
Masih berpikir bahwa pajak hanya soal menghitung angka? Saatnya melihat perpajakan dari perspektif yang lebih luas. Pajak adalah bagian penting dari perkembangan ekonomi, bisnis, dan transformasi digital Indonesia.
Yuk, menjadi generasi muda yang cerdas, adaptif, dan #MelekPajak bersama D3 Perpajakan FEB USAKTI!